Ekosistem Media Dan Metaverse-Sekarang ini kemajuan teknologi sangat cepat perkembangan dan kemajuannya, hal ini yang mendasari pemerintah melaui Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan regulasi untuk mendorong media supaya lebih berdaya dan memberdayakan masyarakat. Hal ini berdasarkan kehadiran dari kemajuan teknologi digital yang terjadi diantaranya yaitu Metaverse, artificial intelligence, virtual reality, augmented reality dan percepatan konektivitas 5G.

Seperti yang kita ketahu bahwa saat ini perkembangan dari dunia teknologi khususnya digital sangat cepat dan berkembang, oleh karena itu haru ada aturan dan legalitas yang menaunginya agar kedepannya tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan dalam penetapan regulasi yang ada dalam Metaverse dan dunia digital saat ini.

Tujuan

Tujuan dibuat regulasi ini salah satuya yaitu menjembatani orientasi bisnis serta jurnalistik, supaya kemajuan dan pemanfaatan teknologi digital bisa berjalan secara maksimal, disamping itu manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” Menurut Johnny, Indonesia sekarang ini telah mempunyai payung hukum yang memadai untuk mengantisipasi perkembangan teknologi digital, di antaranya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang sedang yuridisial review di Mahkamah Konstitusi. Pengesahan UU itu, menurut ia, bisa mempercepat proses big data, cloud computing, digitalisasi media penyiaran.

Peraturan Undang-undang

Aturan uu metaverse Ekosistem Media Dan Metaverse Akan Diatur Dalam Peraturan Undang-undang
Ekosistem Media Dan Metaverse Akan Diatur Dalam Peraturan Undang-undang 2

Dengan diterapkannya regulasi ini menurut Johnny konten dan informasi yang akan disiarkan oleh jurnalis dapat terbantu dan terdigitalisasi. Keadaan itu membuat cakupan penyebaran lebih luas dan kualitas siaran jadi lebih bagus. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) telah diatur regulasi mengenai penaganan konten digital dan juga berbagai perubahan di dalamnya. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat,” jelasnya.

Walau demikian, Johnny mengungkapkan pemerintah akan terus berusaha mendorong regulasi yang dapat menjaga kaitan antara media massa, publisher rights dan platform digital serta koeksistensi ekosistem media di Indonesia. Ia melanjutkan bahwa sekarang ini pemerintah akan terus mengkaji payung hukum yang cocok substansi dalam merealisasikan jurnalisme berkualitas. Disamping itu juga mengatur tanggung jawab platform digital dengan memperhatikan draft saran publisher rights yang disampaikan oleh Dewan Pers dan Task Force Media Sustainibility. Menurut Johnny, penyusunan payung regulasi publisher rights sudah berdasar pada benchmark negara-negara lain seperti Austalia dan Kanada.

Dikutip dari Antara, “Johnny juga menekankan bahwa Kominfo akan melakukan atau mengambil tahapan-tahapan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait untuk menyusun bermacam-macam regulasi, merespons tuntutan perkembangan digital khususnya.  Dengan beragam dukungan regulasi dan kebijakan, Kominfo berharap pers bisa selalu meningkatkan kualitasnya guna mencerdaskan, sekalian menjaga persatuan bangsa,” imbuhnya.

Kesimpulan

Setelah membaca pembahasan diartikel ini, kita berharap semoga pemerintahan dapat terus mendukung dan membuat regulasi yang menyesuaikan dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan percepatan digital, agar kedepannya ekosistem dari dunia digital dapat kita rasakan manfaatnya tanpa adanya tumpang tindih yang terjadi dalam peraturan maupun undang-undang Negara kita.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.