Perubahan Aturan bagi Pemain Jasa Telekomunikasi Tak Rasional

Berita dengan judul Perubahan Aturan bagi Pemain Jasa Telekomunikasi Tidak Rasional : Okezone Techno berikut asalnya dari situs lain.

Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan penyederhanaan lisensi bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Jastel) dengan merevisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Jasa Telekomunikasi dianggap tidak rasional.

“Ide Pak Menteri (Rudiantara/Menkominfo) itu tampaknya mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang deregulasi. Sayangnya, Pak Menteri kebablasan menginterpretasikan sehingga terkesan tidak rasional bila membaca Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang diajukan ke industri,” ungkap Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi di Jakarta, Sabtu (16/12).

Menurut pendapatnya, Rudiantara menafsirkan Undang-undang No 36 Tahun 99 Tentang Telekomunikasi secara sepotong-potong sehingga terkesan gebyah-uyah dalam menggulirkan ide soal penyederhanaan lisensi bagi Jastel.

Baca juga: Resmi! Ini Pemenang Lelang Frekuensi 2,3 GHz

“Beliau bilang di media UU Telekomunikasi isinya perijinan semua. Padahal dari 64 pasal yang jelas bahas ijin Pasal 11, 32 dan 33 + sanksi. Bila mau jadi pejabat publik, semestinya rasional melihat mana yang dideregulasi dan dari mana. Tidak bisa ujug-ujug main terbitkan Peraturan Menteri (PM) tanpa melihat aturan yang terdapat di atasnya,” jelasnya.

Diingatkannya, perizinan itu sesuai dengan UU diturunkan ke Peraturan Pemerintah (PP) dan dari PP ke Keputusan/Peraturan Menteri.

“Jalan cepat, PP diubah dulu baru PM-nya. Dalam hal ini tentu PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemakaian Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Namun, idealnya ialah merevisi UU No 36/99 untuk disesuaikan dengan “Jaman Now”, ini merupakan pekerjaan mangkrak semenjak beberapa tahun lalu padahal katanya bahannya telah siap,” imbuhnya.

Baca juga: Akhirnya! Kominfo Umumkan Pemenang Seleksi Lelang Frekuensi 2,1 GHz

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana menyederhanakan lisensi bagi pemain Jasa Telekomunikasi melalui revisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Jasa Telekomunikasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan langkah yang diambilnya telah sesuai dengan perubahan dan dinamika industri telekomunikasi di “Jaman Now”.

“Kamu tahu isi Undang-undang No 36 Tahun 99 tentang Telekomunikasi? Isinya itu semua perizinan. Jaman Now mana bisa semua izin-izin, industri butuh kemudahan dalam berbisnis, bukan tumpukan perizinan,” tegas Laki-laki yang akrab dipanggil RA ini setelah meresmikan kabel laut XL baru-baru ini.

Sedangkan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Mempunyai Negara (BUMN) Strategis menilai Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tentang Pelaksanaan Jasa Telekomunikasi cuma akal-akalan dari Rudiantara sesudah tidak berhasil dalam melakukan revisi terhadap PP Nomor 52 dan 53 Tahun 2000.

Kelihatannya Menteri Kominfo Rudiantara mengusahakan “jalan melingkar” sesudah Revisi terhadap PP Nomor 52 Tahun 2000 dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tidak disetujui Presiden. Trik yang ditempuh ialah  dengan metode mengubahnya jadi Peraturan Menteri, sebab dengan cuma merubah Peraturan Menteri tidak mesti persetujuan Presiden,” duga Ketua Umum FSP BUMN Strategis Wisnu Adhi Wuryanto.

Silahkan ke website resminya dengan searching di google dengan judul ” Perubahan Aturan bagi Pemain Jasa Telekomunikasi Tidak Rasional : Okezone Techno ” untuk membaca artikel aslinya


Butuh jasa pembuatan website di Makassar? kontak kami. Jasa Pembuatan Aplikasi Android, Jasa SEO dan SEM, SMM, Internet Marketing Agency, Social Media Strategist Makassar, Pembuatan Logo, Konten, Video, Maskot dan Instalasi jaringan ataupun mikrotik bisa kami lakukan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *